Perubahan Peraturan, Perundang-undangan dan Kebijakan Akuntansi Signifikan
  • PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SIGNIFIKAN

    Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha di Indonesia, pada tahun 2018 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 /2018 tertanggal 21 Juni 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam PP tersebut para pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS), dan salah satu syarat untuk medapatkan NIB tersebut para pelaku usaha harus mengisi data bidang usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 yang diterbitkan sesuai dengan Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik No. 19 tahun 2017 tertanggal 8 Maret 2018.

    Berkaitan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Republik Indonesia tertanggal 11 Oktober 2018, yang menyatakan bahwa saat ini terdapat perbedaan data Perseroan Terbatas dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan sistem OSS, dan untuk mengatasi hal tersebut Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya dengan KBLI 2017, melalui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat 2 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana perubahan maksud dan tujuan merupakan perubahan Anggaran Dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM.

    Untuk tahun 2017, pada bulan Juli 2017, Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan PMK-107, yang merevisi peraturan sebelumnya yaitu PMK No.256/PMK.03/ 2008. PMK-107 mengatur tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek. PMK-107 juga memberikan aturan tentang waktu pengakuan dividen (deemed dividend), ketersediaan kredit pajak asing dan mekanisme untuk offset dividen tunai yang diterima terhadap deemed dividend yang sudah termasuk dalam penghasilan kena pajak. PMK-107 berlaku efektif mulai tahun fiskal 2017.


    PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

    Laporan Keuangan Konsolidasian disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan untuk perusahaan publik yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK). Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar tersebut yang dipertimbangkan: relevan terhadap Kelompok Usaha pada saat efektif, dan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Kelompok Usaha masih diestimasi pada tanggal 27 Maret 2019.

    • ISAK No. 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka, berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019 dengan penerapan kini diperkenankan.

    Amandemen ini mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban, atau penghasilan terkait padasaat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

    • PSAK No. 71: Instrumen Keuangan, berlalu efektif tanggal 1 Januari 2020 dengan penerapan kini diperkenankan.

    Standar akuntansi ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan, dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

    • PSAK No. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020 dengan penerapan kini diperkenankan.

    Standar akuntansi ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara International Accounting Standards Board ("IASB") dan Financial Accounting Standards Board ("FASB"), mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan

    • PSAK No. 73: Sewa, berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dengan penerapan kini diperkenankan, tetapi tidak sebelum entitas menerapkan PSAK No. 72.

    PSAK No. 73 menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui hak guna aset dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset terkait bernilai rendah.



    -jxix
Hubungan Investor
  • Laporan Dewan Komisaris
  • Laporan Direksi
  • Analisa dan Pembahasan Manajemen
  • Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
  • Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
  • Grafik Keuangan Penting
  • Analisa Rasio
  • Prospek dan Strategi Usaha
  • Keunggulan Kompetitif dan Manajemen Risiko
  • Saham, Dividen dan Kronologis Pencatatan Saham
  • Perubahan Peraturan, Perundang-undangan dan Kebijakan Akuntansi Signifikan
  • Laporan Tahunan
  • Laporan Keuangan Triwulanan